Bagaimana struktur pemerintahan KRIS serta tugas dari masing-masing struktur pemerintahan tersebut?

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 penjajah Belanda masih ingin menguasai Indonesia kembali. Namun bangsa Indonesia memiliki tekad yang bulat untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Usaha-usaha Belanda tersebut adalah melaksanakan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II pada tahun 1948.



Walaupun Belanda menggunakan berbagai taktik untuk mengalahkan perlawanan rakyat Indone¬sia, pertempuran terus berlangsung. Akhirnya, PBB merasa perlu turun tangan untuk menyelesaikan pertikaian itu. Maka, diusahakan suatu konferensi antara Rl dan Belanda serta negara-negara boneka hasil bentukan Belanda tergabung dalam BFO Konferensi tersebut dilangsungkan di Den Haag, mulai tanggal 23 Agustus-2 November 1949, diberi nama Konferensi Meja Bundar (KMB). Yang hadir dalam KMB adalah pihak Rl, BFO, Nederland dan sebuah Komisi Serikat.

Hasil Konferensi Meja Bundar tersebut adalah

Didirikannya negara Republik Indonesia SerikatPengakuan kedaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada negara Republik Indonesia Serikat.Didirikannya uni antara negara RIS dan kerajaan Belanda

Untuk negara RIS akan dibuat,sebuah rancangan UUD yang baru oleh delegasi Rl dan delegasi BFO. Setelah rancangan Undang-Undang Dasar dibuat, disetujui dan diterima oleh kedua beiah pihak, maka Undang-Undang Dasar tersebut mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949 yang terkenal dengan nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS). Konstitusi RIS ini terdiri atas mukadimah (4 alinea), 6 bab, 197 pasal dan lampiran.Pada pokoknya sistem pemerintahan yang dianut Konsitusi RIS adalah sistem pemerintahan berdasarkan sistem kabinet parlementer. Untuk melihat bukti-buktinya ialah Pasal 1 Ayat (2), Konstitusi RIS dinyatakan bahwa kekuasaan kedaulatan rakyat Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Selanjutnya, didalam menyelenggarakan pemerintahan RIS, menurut ketentuan Pasal 118 Ayat (1) dinyatakan bahwa presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri. Apabila kebijaksanaan menteri / para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri atau menteri-menteri itu harus mengundurkan diri atau DPR dapat membubarkan para menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah dapatjuga membubarkan DPR apabila pemerintah mengganggap DPR tidak menyuarakan kehendak rakyat atau DPR sudah dianggap tidak representatif. Salah satu ciri yang utama dari sistem ini ialah bahwa sekaligus presiden merupakan unsur dari pemerintah, namun ia tidak dapat diganggu gugat (pasal 118 konsultasi RIS ).