mengapa muncul dewan dewan daerah seperti dewan banteng dewan manguni dan sebagainya

Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: XII SMA

Kategori: Membangun Indonesia periode 1950- 1965

Kata kunci: Mengapa muncul dewan dewan daerah seperti dewan banteng dewan manguni dan sebagainya

Pembahasan:

Demi memperjuangkan kepentingan daerah terutama Dalam hal otonomi pemerintah, di daerah-daerah muncul dewan-dewan militer. Contoh dewan militer yang terbentuk yakni Dewan Benteng, dewan manguni, dewan gajah, dewan garuda. Dewan-dewan tersebut dibentuk oleh panglima militer daerah itu kemudian berkembang menjadi gerakan pemberontakan ketika Ir. Djuanda terpilih menjadi perdana menteri. Pada tanggal 12 Februari 1958 Achmad Husein mengumumkan telah dibentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Ada 2 sebab yang melatarbelakangi adanya rasa ketidaksenangan di berbagai daerah:

a) alokasi biaya pembangunan yang diterima dari pusat tidak sesuai dengan harapan daerah.

b) di berbagai daerah belum muncul rasa percaya kepada pemerintah pusat.

1)  Dewan Banteng

Dewan Banteng dibentuk oleh Letnan Kolonel Achmad Husein di Sumatra Barat pada tanggal 20–25 November 1956. Achmad Husein ialah Komandan Resimen Infanteri IV. Gerakan ini menuntut agar pembangunan daerah harus dilakukan dengan menggali otonomi seluas-luasnya.
Letkol Achmad Husein mengambil alih pemerintah daerah Sumatra Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Muljohardjo. Letkol Achmad Husein mengambil alih karena gubernur gagal membangun daerah Sumatra Tengah dan ini diakui secara terus terang oleh gubernur. Tuntutan Dewan Banteng bisa dipahami oleh pemerintah pusat, tetapi pengambilalihan pemerintah daerah dianggap menyalahi hukum oleh pemerintah pusat.

2)      Dewan Gajah

Pada tanggal 22 Desember 1956 dibentuk Dewan Gajah di Medan oleh Kolonel Maludin Simbolon (Panglima Tentara dan Teritorium I/TTI). Sebab dibentuknya Dewan Gajah yakni karena situasi serta kondisi yang kritis ketika keadaan bangsa dan negara sedang kacau.
Setelah menguasai RRI Medan, Simbolon mengumumkan meskipun Kota Medan kacau, hukum masih bisa ditegakkan. Bahkan, ia menyatakan tetap taat kepada Presiden Ir. Soekarno.
Ini tentu membingungkan rakyat, di satu sisi ia taat kepada pemerintah pusat, di sisi lain ia menguasai beberapa instansi vital di Medan. Langkah Simbolon ini ditentang oleh para perwira Sumatra Utara, seperti Letkol Djamin Gintings (Kepala Staf TTI) dan Letkol Wahab Makmur.
Presiden Ir. Soekarno pun mengingatkan agar Simbolon kembali ke jalan yang benar. Oleh karena tidak menghiraukan seruan itu, Simbolon pun dipecat oleh PM Ali Sastroamidjojo.
Pemerintah kemudian mengirimkan Fact Finding Commission (Komisi Penyelidik Keadaan) untuk meneliti sebab musabab munculnya berbagai gerakan di daerah. Namun, komisi ini ditolak kehadirannya.

3)  Dewan Garuda

Sekelompok politisi lokal di Sumatra Selatan dan pimpinan militer setempat membentuk Dewan Garuda. Dalam Piagam Pembangunan yang mereka buat, mereka menuntut pemerintah pusat agar memberi otonomi seluas-luasnya kepada daerah Sumatra Selatan; kerukunan kembali dwitunggal Soekarno-Hatta untuk mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia; serta tersalurkannya aspirasi daerah. Letkol Burlian (Panglima TT II) mengumumkan bahwa daerah Sumatra Selatan dalam keadaan bahaya. Gubernur Winarno Danuatmodjo diminta menyerahkan kekuasaannya untuk memperlancar usaha pembangunan di daerah Sumatra Selatan. Di antara Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda saat itu terjalin komunikasi yang erat, bahkan saling membantu. Ini tentu menyebabkan kekhawatiran pemerintah pusat.

4) Dewan Manguni (manado,Sulawesi)

Dewan Manguni dibentuk oleh Letkol V. Sumual. Di Manado, dewan Manguni berkembang menjadi Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Karena dianggap melanggar keputusan pemerintah pusat, maka Permesta dipadamkan dengan menggunakan kekuatan bersenjata.