jelaskan dampak pelaksanaan edukasi dalam trias van deventer bagi pergerakan nasional

Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: VIII SMP

Kategori: Politik Etis dan Pergerakan Nasional

Kata kunci: dampak pelaksanaan edukasi dalam trias van deventer bagi pergerakan nasional

Pembahasan:

Tulisan dari Van Deventer yang berjudul “Een Eereschuld” yang artinya “Hutang Kehormatan” yang dimuat dalam majalah de gids pada tahun 1899. Isi dari tulisan tersebut telah mengecam pemerintah Belanda yang tidak memperhatikan kesejateraan Indonesia dan harus hutang budi dengan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia. Hal itu didukung oleh Ratu Belanda dan beliau mengesahkan “Politik Etis”. Politik Etis bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara:
a)   Menyarankan rakayat Indonesia untuk transmigrasi ke luar pulau Jawa untuk mengurangi kepadatan penduduk yang hanya terpusat di satu pulau
b)    Menyelenggarakan pendidikan (edukasi) bagi rakyat Indonesia.
c)    Memperbaiki irigasi sebagai sarana untuk meningkatkan produksi pertanian rakyat.

Dalam prakteknya, Belanda menyalahgunakan “irigasi” dan “pendidikan” dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Dampak pelaksanaan edukasi dalam trias van deventer bagi pergerakan nasional

1)Dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) bertugas Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan dari tahun 1900 sampai dengan 1905. Terjadi pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Mr. J.H. Abendanon berjasa dalam menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

2)Target Belanda dengan adanya EDUKASI dalam Politik Etis yakni menyiapkan tenaga kerja / pegawai Belanda yang terampil dan dengan upah yang murah. STOVIA yakni sekolah yang didirikan oleh Belanda untuk orang Indonesia malah memunculkan golongan terpelajar yang dapat menimbulkan rasa cinta tanah air Indonesia. Golongan terpelajar menjadi pelopor gerakan nasionalisme bangsa.

3)Munculnya golongan professional yakni kelompok kerja yang membidangi pekerjaan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Tahun 1900- 1925, Belanda mendirikan banyak kantor-kantor dinas (dinas pertanian, peternakan, kesehatan, perikanan, dan dinas kerajinan),  mendirikan pabrik, mendirikan bank, mendirikan pasar dan sebagainya. Para lulusan pribumi diminta bekerja di instansi milik Belanda tersebut sebagai pegawai rendahan. Dalam perkembangannya kaum professional mendirikan organisasi-organisasi professional. Hal ini karena:

- Kaum professional memerlukan wadah untuk menyalurkan ide dan aspirasi mereka.

- Adanya keinginan untuk mengikuti pola kerja dari pegawai Belanda.

- Memperbaiki status pekerjaan dan kesejahteraan mereka.

4) Organisasi professional yang tadinya menitikberatkan pada dirinya sendiri kemudian nerganti menjadi suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.  Organisasi professional ternyata dapat berjalan bersama-sama kaum terpelajar, organisasi kewanitaan, organisasi keagamaan untuk menghimpun rasa nasionalisme bangsa Indonesia.  Bentukkerjasama diantara mereka dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itulah yang menjadi penghambat bagi penjajahan Belanda.

Tulisan dari Van Deventer yang berjudul “Een Eereschuld” yang artinya “Hutang Kehormatan” yang dimuat dalam majalah de gids pada tahun 1899. Isi dari tulisan tersebut telah mengecam pemerintah Belanda yang tidak memperhatikan kesejateraan Indonesia dan harus hutang budi dengan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia. Hal itu didukung oleh Ratu Belanda dan beliau mengesahkan “Politik Etis”.